PANGKALPINANG, IRRO – Praktik penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di Bangka Belitung (Babel) diduga melibatkan agen resmi yang mendapat penugasan dari Pertamina. Gas LPG 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru dialihkan untuk diolah menjadi LPG 12 kilogram dan dijual dengan harga nonsubsidi.
Kasus tersebut berhasil dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan dua tersangka berinisial M dan C.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Babel, Kombes Pol Dwi Agung Setiyono, mengungkapkan bahwa tersangka M merupakan agen resmi yang mendapat penugasan dari Pertamina. Sementara C berperan sebagai orang yang melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 kilogram ke tabung 12 kilogram.
Bahkan, tersangka M diduga turut memasok gas subsidi dan mengarahkan sisa gas dari tabung LPG 50 kilogram kepada C untuk dipindahkan ke tabung 12 kilogram.
“Jadi, untuk sementara M ini adalah agen, dan untuk C yang menyuntikkan itu kegiatannya karena dia mendapatkan gas dari M tadi. Agen ini juga menerima sisa-sisa gas yang kemudian diarahkan ke C untuk dipindahkan,” ungkap Dwi Agung dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kedua tersangka mengetahui praktik penyalahgunaan tersebut sehingga penyidik turut menjerat M dengan ketentuan penyertaan tindak pidana dan perlindungan konsumen.
Aktivitas ilegal itu diduga telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan sejak Agustus 2026. Lokasi pemindahan gas berada di Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
Dalam menjalankan aksinya, C memindahkan isi empat tabung LPG 3 kilogram ke dalam satu tabung LPG 12 kilogram. Selain itu, sisa gas dari tabung 50 kilogram yang dikembalikan ke agen juga dimanfaatkan. Sisa gas tersebut diperkirakan mencapai 8 hingga 15 kilogram.
Dari praktik tersebut, para pelaku mampu menghasilkan sekitar 12 hingga 15 tabung LPG 12 kilogram setiap harinya.
Gas hasil pemindahan kemudian dipasarkan dengan harga Rp235 ribu hingga Rp240 ribu per tabung. Harga Rp235 ribu diberlakukan bagi pembeli yang mengambil langsung, sedangkan Rp240 ribu untuk gas yang diantarkan kepada pengecer.
Selama menjalankan bisnis ilegal tersebut, tersangka C diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp33 juta, sedangkan M mendapatkan sekitar Rp36 juta. Total keuntungan keduanya mencapai Rp69 juta.
Polisi juga mengungkapkan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kelangkaan gas 3 kilogram.
Berdasarkan perhitungan penyidik dan keterangan ahli, sebanyak 1.388 tabung LPG 3 kilogram diduga telah digunakan dalam praktik pemindahan tersebut. Dengan nilai subsidi sekitar Rp29 ribu per tabung, potensi kerugian subsidi pemerintah ditaksir mencapai Rp40 juta.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 495 tabung gas berbagai ukuran, terdiri dari 10 tabung LPG 50 kilogram kosong, 24 tabung LPG 12 kilogram kosong, 49 tabung LPG 12 kilogram berisi, 364 tabung LPG 3 kilogram kosong, dan 48 tabung LPG 3 kilogram berisi.
Selain itu, sejumlah peralatan pemindahan gas dan segel yang diduga palsu turut disita. Segel tersebut digunakan untuk membuat tabung hasil pemindahan seolah-olah merupakan produk resmi.
Terkait status agen milik tersangka M, Dwi Agung mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina mengenai kemungkinan pencabutan izin.
“Untuk masalah pencabutan nanti kami koordinasikan dengan Pertamina,” ujarnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta ketentuan terkait perlindungan konsumen.
Polda Babel menegaskan pengungkapan ini menjadi langkah untuk menghentikan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan gas ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan.
