PANGKALPINANG, IRRO – Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, mengingatkan seluruh instansi terkait agar tidak lengah dalam mengantisipasi berbagai potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Setiap informasi yang berpotensi memicu permasalahan diminta segera disampaikan dan dikoordinasikan agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Menurut Saparudin, menjaga kondusivitas daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI-Polri hingga instansi vertikal yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia mengatakan, kondisi Pangkalpinang yang relatif kondusif selama satu tahun terakhir patut disyukuri. Namun, situasi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak merasa aman tanpa meningkatkan kewaspadaan.
“Dalam setahun terakhir ini kita di Kota Pangkalpinang, alhamdulillah, konflik-konflik sosial di masyarakat dapat dikatakan tidak ada yang besar,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak adanya konflik besar bukan berarti potensi permasalahan sosial telah sepenuhnya hilang.
“Ini bukan berarti tidak akan terjadi konflik yang besar. Ini artinya bahwa melalui rapat koordinasi ini, yang kita inginkan tujuannya adalah memitigasi potensi-potensinya terjadinya konflik sosial,” tegasnya.
Saparudin menjelaskan, langkah mitigasi perlu dilakukan dengan mengenali berbagai kemungkinan yang dapat memicu konflik. Dengan mengetahui potensi permasalahan sejak awal, pemerintah bersama instansi terkait dapat menentukan langkah pencegahan yang tepat.
Ia juga menekankan pentingnya kepekaan seluruh pihak terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, informasi sekecil apa pun yang berpotensi menimbulkan persoalan perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita harapkan dengan adanya rapat koordinasi terpadu penanganan konflik sosial ini, tentu harus membuka mata dan telinga ketika ada informasi-informasi yang bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ini harus kita lakukan dan juga perlu saling memberikan informasi,” katanya.
Baginya, komunikasi dan pertukaran informasi antarlembaga menjadi salah satu kunci agar potensi konflik tidak berkembang tanpa penanganan. Karena itu, masing-masing instansi diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri ketika menemukan persoalan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat.
Selain pencegahan, Saparudin juga menginginkan adanya kesiapan bersama apabila suatu saat terjadi konflik. Penanganan harus dilakukan melalui koordinasi sehingga setiap unsur dapat mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polresta, Kodim, Satpol PP, Imigrasi, Kementerian Agama serta seluruh instansi terkait yang selama ini telah membangun komunikasi dengan Pemkot Pangkalpinang.
Ia berharap hubungan koordinasi tersebut tidak hanya terjalin dalam kegiatan rapat, tetapi terus berjalan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Melalui koordinasi terpadu ini, Pemkot Pangkalpinang ingin memastikan setiap potensi konflik dapat dikenali lebih awal, sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat demi menjaga stabilitas sosial di Kota Pangkalpinang.
