Pangkalpinang, IrroNews.com — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengambil langkah taktis dengan memperkuat komunikasi lintas lembaga guna memastikan percepatan pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Kebijakan efisiensi tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang berdampak langsung pada struktur APBD dan skema Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mengelola keuangan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam menghadapi perubahan tersebut. Bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Pemkot aktif membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk legislatif di tingkat daerah hingga pusat.
“Koordinasi ini menjadi langkah strategis agar program pembangunan tetap berjalan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Saparudin, Kamis (9/4/2026).
Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama sejumlah komisi di DPR RI yang melibatkan jajaran legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), termasuk Ketua DPRD Pangkalpinang Abang Hertza dan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Imam Wahyudi.
Dalam pertemuan itu, Pemkot Pangkalpinang menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perdagangan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan sektor pertanian dan perikanan.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam. Proyek tersebut dinilai krusial karena memiliki dampak luas terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Bangka.
Menurut Saparudin, rencana pengembangan pelabuhan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Bahkan, usulan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan RI dengan dukungan data dan dokumen yang lengkap.
“Kami dorong agar proyek ini bisa masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), karena manfaatnya tidak hanya dirasakan Pangkalpinang, tetapi juga daerah lain di Bangka,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Lasarus, menyarankan agar Pemkot memperkuat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian ESDM.
Ia juga menekankan pentingnya penetapan lokasi (penlok) yang harus masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagai syarat utama percepatan realisasi proyek.
Selain itu, Lasarus membuka peluang kerja sama dengan investor dalam pengembangan pelabuhan, mengingat skema pembiayaan tidak harus sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Kami siap mengawal proses administrasi dan membantu memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait,” tegasnya.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi Pemkot Pangkalpinang dalam menghadapi tantangan fiskal, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat.
