PANGKALPINANG, IRRO – Nasib pedagang kecil menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan penataan Pasar Pagi Pangkalpinang. Sebab, perubahan tata ruang pasar tidak hanya berdampak pada kondisi kawasan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Hal itu menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Komisi II dari Fraksi PKS, H. Arnadi, S.TP., M.I.Kom, saat menemui pedagang pelataran Pasar Pagi yang menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (09/11/2026).
Arnadi mengingatkan bahwa pedagang kecil memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Aktivitas berdagang di pasar menjadi tumpuan penghasilan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, kebijakan penataan pasar harus memperhitungkan dampak yang ditimbulkan terhadap para pedagang. Jangan sampai tujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib justru membuat masyarakat kehilangan ruang untuk menjalankan usahanya.
“Pedagang kecil merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyangkut aktivitas mereka perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan para pedagang,” ungkap Arnadi.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa proses penataan tidak hanya berorientasi pada kebersihan, ketertiban, dan keindahan kawasan, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang mencari nafkah di sana.
Arnadi menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke pembahasan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak.
“Insya Allah, aspirasi para pedagang di pelataran Pasar Pagi akan kami tampung dan segera kami diskusikan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Ia berharap penyelesaian persoalan Pasar Pagi dapat mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif. Dengan begitu, penataan kawasan tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat.
“Yang kita harapkan adalah pasar yang tertib, bersih, nyaman, dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Pemerintah, pedagang, dan pembeli harus sama-sama mendapatkan manfaat,” tutupnya.
