Pangkalpinang, IrroNews.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menegaskan pentingnya membangun mindset siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) agar siap bersaing di dunia kerja, termasuk peluang bekerja di luar negeri.
Hal itu disampaikan Eddy saat kegiatan reses bersama anggota DPRD daerah pemilihan Pangkalpinang yang dihadiri kepala sekolah dan guru SMK se-Pangkalpinang, Dinas Pendidikan, serta sejumlah perguruan tinggi bidang kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut juga hadir Direktur Penempatan Pemerintah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang memberikan pemaparan terkait peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK.
“Ini reses bersama seluruh anggota Dapil Pangkalpinang. Kami mengundang guru-guru dan kepala sekolah SMK se-Pangkalpinang. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa perguruan tinggi terkait kesehatan,” kata Eddy, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, kegiatan itu menjadi langkah awal untuk membuka wawasan sekolah vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap ditempatkan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Ia menilai perubahan pola pikir harus mulai dibentuk sejak siswa masuk ke bangku SMK. Sekolah, kata dia, perlu memberikan gambaran nyata mengenai peluang kerja internasional kepada siswa maupun orang tua.
“Mindset tentang pendidikan di SMK itu harus disiapkan dari sekarang. Jadi ketika anak atau orang tua memasukkan anaknya ke SMK, mereka sudah tahu bahwa sekolah ini punya peluang kerja ke luar negeri,” ujarnya.
Eddy mengatakan SMK juga perlu berani menampilkan informasi dan peluang kerja internasional sebagai bagian dari orientasi pendidikan vokasi.
“Harus ditampilkan gambaran, slide, dan sebagainya tentang peluang luar negeri itu. Jadi by design memang dipersiapkan dari awal,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan kementerian terkait dapat membuka akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat Bangka Belitung.
Menurut Eddy, jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara legal dan melalui mekanisme resmi pemerintah.
“Kalau mau ke luar negeri jangan lewat jalur ilegal. Ada jalur legal yang disiapkan pemerintah daerah dan bekerja sama dengan kementerian di pusat,” tegasnya.
Terkait target pelaksanaan program tersebut, Eddy menyebut upaya itu sebenarnya sudah mulai berjalan, terutama dalam membangun perubahan mindset di lingkungan pendidikan vokasi.
“Sudah mulai. Dari sekarang mindset-nya harus dibentuk,” ujarnya.
