Pangkalpinang, IrroNews.com — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mehoa, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) maupun perangkat desa dalam proses pemutakhiran data desil.
Hal tersebut disampaikan Mehoa dalam rapat audiensi terkait dinamika pendataan desil yang menjadi salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Mehoa menilai pemutakhiran data masyarakat perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang berada pada kelompok atau kondisi ekonomi yang masih belum jelas dalam pendataan.
Menurutnya, pembaruan data menjadi penting agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambarkan dengan lebih tepat dan menjadi dasar dalam penentuan program bantuan.
“Karena mereka-mereka ini yang satu dan empat yang kelihatan banget itu sudah menjadi PR kita. Ini momentum,” ujar Mehoa dalam rapat tersebut.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang menghubungi dengan mengaku sebagai petugas pendataan.
Mehoa menyebut, perkembangan teknologi dan maraknya modus penipuan daring membuat masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar tidak menjadi korban.
“Jadi, dia bisa menyamar sebagai penolong, Pak, atas petugas BPS atau apa dari perangkat desa. Nah, ini bahaya, Pak. Nanti bukannya dapat perubahan desil, tapi dapat masalah,” katanya.
Menurut Mehoa, masyarakat perlu memahami bahwa proses pemutakhiran data tidak seharusnya dimanfaatkan pihak tertentu untuk meminta informasi sensitif ataupun melakukan tindakan yang merugikan.
Ia meminta edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pendataan dan pemutakhiran data terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait di tingkat desa.
“Kita sekarang rentan dengan penipuan-penipuan. Baik mau telepon online maupun tidak, mohon sekali lagi menyambung pembicaraan kita, edukasi masyarakat, ya, hati-hati,” ujarnya.
Mehoa berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa pemutakhiran data desil bertujuan memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih akurat, sehingga program bantuan dan perlindungan sosial dapat disalurkan berdasarkan data yang diperbarui.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, BPS, pemerintah desa, serta masyarakat agar proses pembaruan data berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
