Pangkalpinang, Irronews.com – Dody Kusdian melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Gerunggang, bertempat di Panti Asuhan Ad-Dhuha. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung, terutama terkait kondisi keuangan daerah, tekanan fiskal, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan ekonomi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Dody menilai kondisi keuangan sejumlah daerah di Bangka Belitung saat ini tidak berada dalam keadaan ideal. Ia menyebut keterbatasan anggaran telah mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran honor pegawai di beberapa wilayah yang disebut hanya berada di kisaran Rp900.000.
“Kondisinya tidak normal, tidak baik, kita memprediksi apalagi dengan naiknya avtur, bahan bakar pesawat, ini akan berdampak ke harga barang. Kita ini provinsi kepulauan, barang masuk dari luar, jadi pasti mempengaruhi harga kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut, Sabtu (16/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa kondisi fiskal yang ada memaksa pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran. Menurutnya, efisiensi menjadi langkah yang tidak bisa dihindari agar pelayanan dasar tetap berjalan di tengah keterbatasan.
“Kita harus betul-betul selektif dalam pengeluaran, baik saya maupun kita semua. Tidak bisa banyak-banyak, kita cari jalan sesuai kondisi yang ada,” lanjutnya.
Selain isu fiskal dan kenaikan harga barang, Dody juga menyoroti tantangan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mendorong agar pelaku usaha memanfaatkan program pembinaan yang disediakan pemerintah, termasuk percepatan sertifikasi halal yang ditargetkan wajib dipenuhi pada Oktober.
“UMKM itu sampai Oktober harus sudah tersertifikasi halal. Kita minta dinas terkait membantu agar prosesnya bisa gratis untuk pelaku usaha kecil, kecuali yang reguler karena prosesnya lebih panjang,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, ia menyinggung sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP yang kini dilakukan secara daring. Ia menilai sistem tersebut telah berjalan lebih transparan karena berbasis peringkat dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Sekarang semua sudah online, tidak ada lagi titipan atau jalur khusus. Rankingnya bisa dilihat, jadi siapa pun harus mengikuti sistem yang ada,” tegasnya.
Dody menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut akan dibawa ke pembahasan di tingkat DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Ia menegaskan bahwa reses merupakan ruang penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
