Pangkalpinang, IrroNews.com — Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong penguatan tata kelola zakat, infak, dan sedekah agar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Penguatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengelola dan menyalurkan zakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Ia menyebut keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat berpenghasilan lebih dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional perlu terus ditingkatkan agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
Menurutnya, penguatan sistem pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatannya agar mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.
Dalam kegiatan penyaluran santunan kepada 500 mustahik di Kota Pangkalpinang, pemerintah bersama Baznas menyalurkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan uang tunai untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan menjelang Hari Raya Iduladha.
Namun lebih dari itu, pemerintah menilai momentum tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap arah pengelolaan zakat agar tidak semata bersifat konsumtif.
Ketua Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zulhadi, menyatakan bahwa pihaknya mulai memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, termasuk dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pendidikan, serta kesehatan.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas menjadi faktor penting dalam memperluas dampak zakat di masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola tersebut, zakat di Kota Pangkalpinang diharapkan tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.
