PANGKALPINANG, IRRO – Kesulitan mendapatkan air bersih di tengah musim kemarau menjadi keluhan warga Kelurahan Ampui, Kota Pangkalpinang. Sumur-sumur warga mulai mengering, sementara pasokan air PDAM juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Persoalan tersebut mencuat saat Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengunjungi Satkamling Bayu Sejati di Kelurahan Ampui, Sabtu (31/10/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya mengenai kebutuhan air bersih yang semakin sulit dipenuhi selama musim kemarau.
Dessy mengatakan, pemerintah bersama sejumlah pihak sebenarnya telah memberikan bantuan distribusi air bersih kepada masyarakat. Bantuan tersebut melibatkan BPBD, PDAM, Polri hingga TNI.
Namun, menurutnya, masih ada warga yang belum mengetahui informasi mengenai bantuan tersebut.
“Air sebenarnya dari BPBD, dari PDAM, dari Polri, dari TNI itu ada memberikan bantuan air karena musim kemarau ini, karena sumur-sumur pada kering, PDAM juga kering. Hanya saja mungkin tidak semua warga terinformasi,” kata Dessy.
Meski bantuan air masih terus dilakukan, pemerintah juga mulai membahas solusi jangka panjang agar masyarakat memiliki sumber air alternatif dan tidak terus bergantung pada distribusi bantuan ketika musim kemarau.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pengadaan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
“Untuk jangka panjang, tadi kita akan ini sumur bor,” ungkapnya.
Rencana tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar persoalan kekeringan yang dialami warga tidak terus berulang tanpa solusi yang lebih berkelanjutan.
Selain masalah air bersih, warga Ampui juga menyampaikan keluhan mengenai minimnya penerangan jalan di sejumlah titik.
Menanggapi hal itu, Dessy menjelaskan bahwa penanganan lampu jalan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sebab, kawasan tersebut juga dikelilingi jalan berstatus jalan provinsi dan nasional.
Karena itu, pemasangan maupun penanganan penerangan jalan pada ruas tersebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Jalan ini bukan hanya punya Pemkot, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jadi, itu harus kita usulkan ke provinsi dan pusat. Saya di dewan sudah usulkan, tapi sampai sekarang belum ditanggapi,” jelasnya.
Persoalan administrasi BPHTB turut menjadi aspirasi yang disampaikan warga. Dessy menyebut terdapat sekitar 200 data yang akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak kelurahan bersama Badan Keuangan Daerah (Bakuda).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah seluruh data memang memiliki tunggakan atau masih perlu dilakukan klarifikasi.
Melalui kunjungan ke Satkamling Bayu Sejati, pemerintah kota menerima sejumlah persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kebutuhan air bersih, penerangan jalan hingga administrasi perpajakan.
Kini, harapan warga Ampui tidak hanya tertuju pada bantuan air selama kemarau, tetapi juga pada hadirnya solusi jangka panjang agar kebutuhan air bersih dapat terpenuhi.
