PANGKALPINANG, IRRO – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Upaya ini dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Hisar Manalu, mengatakan pemenuhan fasilitas Posyandu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena tidak seluruh kebutuhan infrastruktur berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi tim pembina Posyandu se-Kota Pangkalpinang yang mempertemukan unsur terkait, termasuk perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum serta perumahan dan kawasan permukiman.
“Di bidang kesehatan, kita tidak berkecimpung di sarana dan prasarana. Kita hanya pada pelayanan kesehatan, kemudian melengkapi di pelayanan kesehatannya. Makanya kita mengundang pihak lain yang memang ada di enam SPM tersebut,” kata Hisar, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, keterbatasan fasilitas masih menjadi persoalan karena sebagian besar Posyandu di Pangkalpinang belum memiliki tempat tetap yang memadai. Sejumlah Posyandu bahkan masih menumpang di lokasi lain.
Untuk mencari solusi, pemerintah dapat mengoptimalkan peran masing-masing wilayah dan perangkat daerah sesuai kewenangannya. Hisar mencontohkan, kecamatan dan kelurahan dapat mengidentifikasi aset atau lahan yang berpotensi digunakan untuk pembangunan Posyandu.
Sementara itu, dukungan pembangunan dapat melibatkan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Contohnya, kecamatan dan kelurahan mempunyai aset atau lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan Posyandu-nya. Sementara programnya bisa dilaksanakan, misalnya di PU ataupun di Perkim dan sebagainya,” ujarnya.
Hisar menjelaskan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai penting untuk menunjang beragam pelayanan Posyandu. Pelayanan tersebut meliputi penimbangan dan pengukuran, pencatatan, skrining kesehatan, hingga pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dan fasilitas yang tersedia.
Beberapa jenis pemeriksaan, seperti inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) untuk deteksi dini kanker leher rahim serta pelayanan keluarga berencana (KB) tertentu, juga membutuhkan ruangan tertutup demi menjaga privasi dan kenyamanan pasien.
Keterbatasan fasilitas, kata dia, dapat menjadi kendala dalam memperluas jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Karena itu, melalui koordinasi lintas sektor, Pemkot Pangkalpinang berharap setiap perangkat daerah dapat menjalankan perannya dalam mendukung pengembangan Posyandu.
Hisar berharap sinergi tersebut dapat mendorong pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap sehingga Posyandu memiliki tempat yang lebih layak dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin optimal bagi masyarakat.
