PANGKALPINANG, IRRO – Persoalan penetapan zona pertambangan laut di wilayah perairan Bangka Selatan ternyata berakar dari proses pengusulan zonasi yang dilakukan sejak sekitar 2017.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, mengungkapkan, persoalan tersebut diduga bermula ketika usulan penataan wilayah laut dari pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya para nelayan.
Akibatnya, wilayah yang diharapkan masyarakat menjadi kawasan tangkap nelayan justru masuk dalam usulan zona pertambangan laut.
“Ini kan diusulkan tahun 2017 kalau tidak salah dari bupati-bupati terkait. Mungkin pada waktu pengusulan tersebut bupati dan masyarakatnya itu belum melakukan komunikasi yang komprehensif,” ungkap Beliadi, Senin (9/11/2026).
Ia menduga, belum optimalnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat saat proses pengusulan menyebabkan sejumlah aspirasi nelayan tidak terakomodasi sebagaimana mestinya.
“Banyak yang menjadi hasrat masyarakat untuk dijadikan wilayah tangkap nelayan, malah terusulkan menjadi wilayah tambang. Jadi asal-mula cikal bakal masalah ini timbul dari seperti itu,” jelasnya.
Beliadi mengatakan, usulan wilayah dalam penataan zonasi laut pada dasarnya berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Namun, dalam proses tersebut kemungkinan terdapat sejumlah aspirasi masyarakat yang terlewat atau belum dimasukkan.
Menurutnya, persoalan yang muncul saat ini merupakan pekerjaan rumah dari kebijakan sebelumnya yang harus segera diperbaiki.
“Wilayah-wilayah ini kan memang dari kabupaten/kota sebenarnya. Nah, mungkin pada waktu mereka mengusulkan itu, banyak yang terselip atau tertinggal. Jadi memang karena kesalahan masa lalu, ya kita harus perbaiki langsung sekarang,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, DPRD Babel memutuskan menunda pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Penundaan dilakukan agar aspirasi nelayan Bangka Selatan dapat kembali dibahas, terutama tuntutan agar wilayah tangkap mereka tidak dijadikan kawasan pertambangan laut.
Beliadi menyebut, kesungguhan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan DPRD. Bahkan, para nelayan rela menginap selama menyampaikan tuntutan mereka.
“Namun, masyarakat melakukan gerakan dan kita harus menghormati itu. Mereka sampai menginap, kesungguhannya luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Beliadi memastikan tidak ada usulan perubahan zonasi pertambangan laut untuk wilayah perairan Pulau Belitung. Kawasan tersebut tetap dipertahankan dengan prinsip zero tambang.
Menurutnya, perlindungan laut Belitung juga penting untuk menjaga status UNESCO Global Geopark yang baru diperoleh pulau tersebut.
“Kalau Belitung, rupanya tidak ada usulan, tetap zero tambang. Apalagi kita baru ini dapat green card Global Geopark. Jangan sampai status Global Geopark untuk Pulau Belitung nanti bermasalah,” katanya.
Ia menegaskan, kawasan perairan Belitung harus tetap dijaga dan tidak mengalami perubahan yang membuka ruang bagi aktivitas pertambangan laut.
“Jadi itu harus kita pertahankan, jangan kalau di Belitung tidak ada lagi perubahan, tetap lautnya zero tambang,” tutup Beliadi.
