PANGKALPINANG, IRRO – Keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat aktivitas melaut nelayan di Kota Pangkalpinang terganggu. Bahkan, sebagian nelayan mengaku sudah 21 hari tidak bisa mencari ikan karena kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Kondisi tersebut bukan hanya menghambat aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memutus sumber penghasilan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Perwakilan nelayan Pangkalpinang, Ferdi, mengatakan kebutuhan BBM menjadi persoalan mendasar bagi keberlangsungan pekerjaan nelayan. Tanpa bahan bakar yang cukup, kapal tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 420 kapal nelayan di Pangkalpinang. Selain solar, sebagian nelayan juga membutuhkan pertalite sekitar 40 hingga 50 liter untuk sekali perjalanan, bergantung pada jenis kapal dan durasi melaut.
“Kalau sampai tidak melaut ya susah, karena kami rata-rata penghidupannya dari laut. Tidak bisa dapat ikan, tidak bisa dapat kepiting,” ungkap Ferdi.
Keluhan tersebut disampaikan dalam audiensi perwakilan nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan Kota Pangkalpinang bersama Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, di Kantor DPRD Babel, Selasa (3/11/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Didit mengungkapkan sekitar 400 nelayan terdata mengalami kekurangan pasokan BBM, baik solar maupun pertalite.
Ia mengaku telah menghubungi pihak Sales Area PT Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi nelayan.
Dari komunikasi tersebut, Pertamina disebut menyiapkan tambahan pasokan BBM sebanyak 120.000 liter untuk memenuhi kebutuhan nelayan Pangkalpinang.
“Alhamdulillah sudah ada solusi. Artinya, Pertamina akan menyalurkan kekurangan BBM untuk 400 nelayan Pangkalpinang itu,” kata Didit.
Namun, realisasi penyaluran tambahan BBM tersebut masih bergantung pada penyelesaian administrasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.
Didit meminta proses administrasi tidak berlarut-larut agar nelayan bisa segera kembali menjalankan aktivitasnya. DPRD Babel juga memastikan akan mengawasi proses penyaluran tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel, Yopi Wijaya, membeberkan bahwa persoalan pasokan BBM nelayan tidak hanya terjadi di Pangkalpinang, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain, seperti Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.
Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan solar untuk sekitar 422 nelayan di Pangkalpinang mencapai 462.000 liter setiap bulan. Sementara pasokan yang tersedia baru sekitar 300.000 liter per bulan.
Artinya, terdapat selisih kebutuhan dan pasokan sekitar 162.000 liter setiap bulan.
Yopi menjelaskan, nelayan yang ingin memperoleh BBM subsidi harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya terdata secara resmi, memiliki izin, serta kartu Kusuka.
Ia juga menilai mekanisme rekomendasi BBM subsidi perlu dievaluasi menyusul adanya keluhan dari sejumlah kabupaten dan kota terkait dugaan penyalahgunaan rekomendasi.
Evaluasi tersebut rencananya melibatkan pihak kejaksaan untuk memperkuat pengawasan agar distribusi BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Di sisi lain, DPRD Babel berencana menjadwalkan pertemuan dengan BPH Migas guna mengusulkan penambahan kuota solar dan pertalite bersubsidi bagi masyarakat, termasuk nelayan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan BBM sehingga nelayan tidak kembali menghadapi kondisi yang menghambat aktivitas melaut dan penghidupan mereka.
