Pangkalpinang, IrroNews.com — Upaya menghadirkan Koperasi Merah Putih di Kota Pangkalpinang memasuki babak baru. Pemerintah Kota Pangkalpinang kini menggandeng Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi persoalan keterbatasan lahan yang menjadi syarat utama dari pemerintah pusat.
Program yang mensyaratkan lahan minimal 1.000 meter persegi di lokasi strategis itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot. Keterbatasan aset lahan milik daerah, khususnya yang berada di tepi jalan utama, membuat pemerintah kota harus mencari alternatif solusi.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan tersebut menghambat realisasi program.
“Kita tetap berkomitmen mendukung Koperasi Merah Putih. Karena lahan milik kota terbatas dan harus memenuhi kriteria tertentu, maka kita lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Babel yang berada di wilayah Pangkalpinang berpotensi dimanfaatkan. Opsi ini dinilai sebagai langkah strategis agar kebutuhan lahan dapat segera terpenuhi tanpa harus menunggu pengadaan aset baru.
Ia menjelaskan, komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi sudah berjalan, termasuk penyampaian beberapa titik lahan yang memungkinkan untuk digunakan. Pemkot berharap sinergi ini dapat mempercepat pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pusat.
Meski begitu, pekerjaan rumah masih cukup besar. Dari total kebutuhan lahan yang direncanakan, sebanyak 31 titik masih dalam proses pencarian dan pembahasan lebih lanjut.
“Ini bukan hanya tanggung jawab kota, tapi juga bagian dari dukungan bersama terhadap program pusat. Kita optimistis bisa menemukan solusi terbaik,” kata Saparudin.
Kolaborasi lintas pemerintahan ini diharapkan menjadi model penyelesaian persoalan aset daerah, sekaligus memastikan Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Pangkalpinang. (Tn)
