Pangkalpinang, IrroNews.com – Bawaslu Kota Pangkalpinang memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu melalui kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang digelar secara daring pada Selasa (03/03/2026). Tema kegiatan ini adalah “Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu: Teori Konstitusi Nusantara dan Etika Elektoral bagi Demokrasi Indonesia”.
Kegiatan menghadirkan Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., Adv., Managing Director Firma Hukum HenDRajat sekaligus penggagas Teori Konstitusi Nusantara, yang membahas pentingnya integrasi nilai moral dan etika dalam pengawasan pemilu. Acara diikuti jajaran Bawaslu Kota Pangkalpinang, perwakilan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta peserta dari berbagai daerah melalui platform Zoom.
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya soal peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga penguatan integritas dan moral pengawas pemilu.
“Ramadan memberi kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai amanah, sabar, jujur, transparansi, dan takwa dalam setiap aspek pengawasan. Ini penting agar demokrasi kita tidak hanya legal secara prosedur, tetapi juga kuat secara moral,” ujar Imam.
Dr. Hendra Sudrajat menyoroti tantangan demokrasi Indonesia, termasuk praktik politik uang dan polarisasi publik, yang menurutnya menuntut pengawasan pemilu berbasis moral-spiritual. Ia menekankan bahwa legitimasi demokrasi harus dibangun lewat nilai-nilai yang ditanam sejak awal, bukan hanya lewat aturan formal.
“Pengawasan yang efektif harus melibatkan masyarakat dan menghormati kearifan lokal. Kota Pangkalpinang, dengan tradisi religius dan budaya gotong royong, memiliki potensi besar untuk model pengawasan partisipatif yang berintegritas,” tambah Dr. Hendra.
Dalam sesi tanya jawab, peserta mengangkat isu kritik terhadap keberadaan Bawaslu. Dr. Hendra menegaskan, lembaga pengawas pemilu tetap strategis dan pembubaran bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah penguatan mandat, edukasi pemilih, dan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.
Kegiatan Ngabuburit Pengawasan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia harus ditopang oleh etika dan moral, tidak cukup hanya berjalan secara prosedural.
Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap momentum ini menjadi pijakan bagi pengawas pemilu untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berintegritas, sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilu di mata publik.