Pangkalpinang, IrroNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I, Rudianto Tjen, meminta masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung tetap tenang terkait isu ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ia menegaskan stok BBM di wilayah tersebut dalam kondisi aman bahkan berada di atas kebutuhan normal.
Menurut Rudianto, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan konsumsi BBM selama periode Ramadan hingga Lebaran.
“Pertamina di Bangka Belitung menyampaikan bahwa stok BBM saat ini justru melebihi kondisi biasanya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai kepanikan masyarakat justru dapat menimbulkan masalah baru, terutama jika terjadi pembelian BBM secara berlebihan. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta menciptakan kelangkaan sementara.
Menurutnya, fenomena pembelian berlebih sering kali terjadi ketika masyarakat terpengaruh isu kelangkaan. Padahal, kata dia, stok sebenarnya masih tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rudianto mengingatkan agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan sehari-hari agar distribusi tetap berjalan normal dan merata.
Selain menyoroti persoalan energi, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyinggung kondisi anggaran pemerintah daerah pada 2026 yang dinilai cukup terbatas akibat penyesuaian dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk penanganan banjir di Pangkalpinang.
“Walaupun anggaran terbatas, saya melihat pemerintah kota cukup kreatif dalam mencari jalan keluar untuk persoalan yang ada,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rudianto juga menanggapi rencana kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang mengkaji pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 14 tahun.
Ia mengatakan wacana tersebut telah dibahas bersama Komisi I DPR RI dalam beberapa rapat sebelumnya. Menurutnya, kebijakan itu bertujuan menciptakan penggunaan media sosial yang lebih sehat dan terkontrol bagi anak-anak.
Selain itu, Rudianto turut menyoroti rencana keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BOP). Ia menilai forum tersebut masih perlu kajian lebih lanjut karena berada di luar struktur Perserikatan Bangsa‑Bangsa.
Ia juga menilai isu perdamaian yang dibahas dalam forum tersebut seharusnya melibatkan pihak terkait secara langsung, termasuk Palestina.
“Jika membahas persoalan Palestina, tentu akan lebih baik jika Palestina juga dilibatkan agar dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan kembali meminta penjelasan lebih rinci kepada pemerintah terkait perkembangan keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.