Pangkalpinang, IrroNews.com – Ketika kursi di sekolah negeri tak lagi cukup menampung semua siswa, sejumlah keluarga di Pangkalpinang dihadapkan pada pilihan sulit: menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta yang tak selalu ramah di kantong.
Namun, sebuah langkah konkret diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang untuk menjawab situasi ini.
Sebanyak Rp 700 juta disiapkan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu yang harus bersekolah di lembaga swasta. Bantuan ini bukan program beasiswa berkelanjutan, melainkan bantuan awal masuk sekolah—sekali diberikan, sebagai bentuk dorongan agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhambat biaya pendaftaran.
Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja dan Pendidikan Karakter Dindikbud Pangkalpinang, menyebut bahwa bantuan ditujukan bagi siswa yang memang tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap mendapatkan akses pendidikan, meskipun itu berarti mereka harus masuk sekolah swasta,” ujar Alhatas pada Rabu (9/7/2025).
Sebanyak 450 siswa tingkat SD menerima masing-masing Rp 1 juta, sementara 268 siswa SMP mendapatkan Rp 1,25 juta plus perlengkapan sekolah. Sekolah swasta yang ingin membantu siswanya memperoleh bantuan ini harus mengajukan proposal ke Dindikbud.
Syarat untuk menerima bantuan cukup jelas: siswa harus terdaftar di Dapodik, berdomisili di Pangkalpinang, dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Pendekatan ini dinilai lebih akurat dalam menyalurkan bantuan kepada yang benar-benar membutuhkan.
Kondisi ini mencerminkan fakta bahwa kapasitas sekolah negeri masih belum sebanding dengan jumlah calon peserta didik. Meskipun sudah membuka antara 5 hingga 10 rombongan belajar (rombel) per sekolah, 10 SMP negeri dan 66 SD negeri yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh siswa baru.
Uniknya, meski diperbolehkan menambah jumlah siswa per rombel, penambahan rombel tetap tidak diizinkan. Ini yang menjadi penyebab banyaknya siswa “terlantar” di luar sistem sekolah negeri.
Ditengah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 yang masih berlangsung, Dindikbud juga tengah mengidentifikasi siswa yang belum mendapat tempat. Solusi jangka pendek: menyalurkan mereka ke sekolah swasta dengan bantuan awal masuk sebagai penyangga.
“Kami sedang mendata siswa-siswa yang tak tertampung, dan khusus bagi yang tidak mampu secara ekonomi, kami gunakan data itu untuk menyusun laporan ke Kementerian Pendidikan,” kata Alhatas.
Namun, di balik semangat inklusivitas ini, ada catatan pilu: tiga SMP swasta di Pangkalpinang tutup karena tak ada pendaftar, yakni SMP PGRI 2, PGRI 3, dan SMP Swadaya.
Saat sistem negeri belum bisa mengakomodasi semua anak dan sekolah swasta berguguran karena kekurangan siswa, langkah Dindikbud ini menjadi jembatan yang menjaga hak pendidikan tetap hidup, terutama bagi mereka yang nyaris terlewat. (Tn)
