Pangkalpinang, IrroNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mulai melakukan berbagai langkah persiapan menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan berlangsung tahun depan.
Meski tidak menjadi wilayah uji coba, BPS setempat memastikan proses promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, sudah berjalan.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan perekrutan petugas sensus dalam jumlah besar. Ia berharap seluruh pemilik usaha di Pangkalpinang dapat memberikan data yang benar sesuai kondisi usahanya.
“Pada pelaksanaannya nanti, kami akan merekrut banyak petugas sensus. Kami berharap pelaku usaha bisa bekerja sama memberikan data akurat karena hasil sensus ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan,” katanya, Rabu (10/12/2025).
Sementara itu, Haryono, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Pangkalpinang, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan salah satu dari tiga sensus besar yang dilakukan BPS selain Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian. SE yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali ini selalu digelar pada tahun berakhiran angka enam.
SE 2026 menjadi sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986.
Haryono memaparkan bahwa SE 2026 bertujuan mengumpulkan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi di tanah air. Informasi yang dihimpun mencakup struktur usaha, karakteristik kegiatan ekonomi, peran ekonomi digital, hingga aspek ekonomi lingkungan.
“Data usaha, tenaga kerja, penggunaan internet, kegiatan kreatif, serta data finansial seperti produksi, penjualan, dan aset akan menjadi bagian dari pendataan,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa semua informasi yang dikumpulkan dilindungi oleh UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir.
Data yang diberikan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, audit, atau penyelidikan.
Lebih jauh, hasil SE 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam mengukur produktivitas ekonomi, menganalisis daya saing usaha, menilai kontribusi UMKM, serta merumuskan strategi pengembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau.
“Data yang nanti dipublikasikan hanyalah data agregat, tanpa mengungkap identitas usaha mana pun,” tambahnya.
Dalam rangka mendukung kelancaran SE 2026, BPS juga menjalin kerja sama dengan 42 kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan data administrasi sebagai pelengkap data lapangan. Upaya ini diharapkan dapat membuat proses sensus lebih efisien dan akurat.
“Kami optimistis SE 2026 dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat besar bagi pembangunan, baik di daerah maupun nasional,” tutupnya. (Tn)
