Pangkalpinang, IrroNews.com— Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui peluncuran program Siaran Edukasi Jangan Suka Korupsi (SEJUK), Senin (25/5/2026). Program yang digagas Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang itu difokuskan untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjaga capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan yang berlangsung di Smart Room Center, Gedung Tudung Saji, Kantor Wali Kota Pangkalpinang tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif atau yang akrab disapa Prof Udin.
Dalam sambutannya, Prof Udin menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan, tidak hanya di lingkungan ASN tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra pengawasan.
“Kegiatan ini menjadi bentuk penguatan bagi ASN dan masyarakat agar bersama-sama mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Ia menyebutkan, saat ini Pangkalpinang masih menempati posisi terbaik tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penilaian MCP KPK. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Capaian ini harus dipertahankan. Jangan sampai ada celah pungutan liar, gratifikasi, atau praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, Muhamad Syahrial, mengatakan program SEJUK hadir sebagai media edukasi untuk memperkuat pemahaman ASN terkait potensi tindak pidana korupsi dalam birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, indikator penilaian MCP KPK mencakup berbagai aspek rawan korupsi seperti gratifikasi, suap, pemerasan, hingga penggelapan dalam jabatan. Karena itu, edukasi dinilai menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan.
“Program ini kami siapkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertahankan nilai MCP KPK yang selama ini sudah dicapai,” kata Syahrial.
Ia berharap sosialisasi yang dilakukan secara konsisten mampu meningkatkan kesadaran ASN sehingga potensi pelanggaran hukum dapat ditekan sejak dini.
“Kalau edukasi terus dilakukan, mudah-mudahan ke depan roda pemerintahan berjalan semakin baik dan bersih,” pungkasnya.
