Pangkalpinang, IrroNews.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengingatkan bahwa anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dapat berdampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, DPRD meminta seluruh pihak terkait segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga sawit di tingkat petani.
Pernyataan tersebut disampaikan Didit pada rapat yang membahas perkembangan harga sawit di Bangka Belitung. Menurutnya, penurunan harga sawit yang terjadi saat ini telah menimbulkan keresahan di kalangan petani.
“Daya beli masyarakat akan menurun jika harga sawit terus turun. UMKM bisa melemah, pasar menjadi sepi, dan persoalan ekonomi lainnya akan bermunculan,” kata Didit, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, DPRD mengacu pada hasil rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian pada 21 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024.
Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta pabrik kelapa sawit (PKS) kembali menerapkan harga pembelian sawit sesuai kesepakatan yang telah dibahas bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 7 Mei 2026.
Selain persoalan harga, DPRD juga menyoroti adanya laporan masyarakat terkait dugaan permainan timbangan di sejumlah tempat pembelian sawit. Aspirasi tersebut telah disampaikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Didit mengatakan Satgas Pangan Polda Kepulauan Bangka Belitung juga akan melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga sawit di lapangan. Pengawasan diperlukan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan petani.
Menurutnya, harga sawit saat ini masih jauh dari harapan petani. Jika harga ideal berada di kisaran Rp2.700 per kilogram, petani saat ini hanya menerima sekitar Rp2.100 per kilogram.
Kondisi tersebut dinilai memberatkan petani, terutama di tengah tingginya biaya produksi dan kebutuhan operasional kebun. Karena itu, DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Dalam waktu dekat, DPRD Bangka Belitung dijadwalkan bertemu dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan guna memperbaiki kondisi harga sawit.
“Kami akan melihat perkembangan harga dalam beberapa hari ke depan. Jika tidak ada perubahan, tentu akan ada langkah lanjutan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Didit.
Ia juga mengapresiasi dukungan para kepala desa, BPD, asosiasi, dan berbagai elemen masyarakat yang sejak awal aktif menyuarakan aspirasi petani sawit di Bangka Belitung.
