Jakarta, IrroNews.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memimpin langsung upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat penambang di Pulau Belitung dengan menemui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur. Pertemuan itu difokuskan pada penyampaian berbagai persoalan pertambangan timah yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat Belitung.
Didit mengatakan, salah satu persoalan yang paling mendesak adalah terbatasnya kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk. Akibatnya, hasil produksi penambang rakyat tidak seluruhnya dapat terserap, sehingga pendapatan masyarakat mengalami penurunan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh para penambang, tetapi juga memengaruhi sektor perdagangan, jasa, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada perputaran ekonomi dari aktivitas pertambangan.
“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” kata Didit.
Ia menegaskan, DPRD Babel berkewajiban mengawal kepentingan masyarakat dengan membangun komunikasi langsung bersama pemerintah pusat agar permasalahan yang terjadi segera memperoleh perhatian.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan juga menjelaskan kondisi riil yang terjadi di lapangan, mulai dari melambatnya aktivitas ekonomi, menurunnya daya serap tenaga kerja, hingga kekhawatiran penambang rakyat terhadap keberlangsungan usaha mereka apabila persoalan RKAB tidak segera diselesaikan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyambut baik kedatangan rombongan dari Bangka Belitung. Ia mengapresiasi langkah DPRD Babel dan pemerintah daerah yang memilih membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi terhadap persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Belitung.
Didit berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal lahirnya kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi sektor pertambangan timah, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat di Pulau Belitung.
