Pangkalpinang, IrroNews.com– DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam mengoptimalkan serapan anggaran, usai menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Rabu (29/7/2026).
Selain menyetujui pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD juga mengesahkan Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengatakan seluruh fraksi memberikan persetujuan terhadap agenda tersebut. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Menurut Eddy, salah satu perhatian utama DPRD adalah masih adanya OPD yang belum mampu memaksimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran.
“Beberapa catatan terutama berkaitan dengan kinerja OPD dan serapan anggaran. Ada beberapa OPD yang menjadi fokus karena sisa anggarannya masih dianggap besar. Padahal sisa itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat daripada menjadi sisa anggaran,” katanya.
Ia menilai optimalisasi pelaksanaan program menjadi faktor penting agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, DPRD juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 2025. Salah satunya keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, serta berbagai penghargaan di bidang pengelolaan keuangan dan tata kelola birokrasi.
“Alhamdulillah semua fraksi menerima. Walau ada beberapa catatan berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja yang dilakukan pemerintah, tetapi ada juga apresiasi yang disampaikan fraksi terhadap capaian-capaian pemerintah di tahun 2025,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, setiap fraksi memiliki penekanan berbeda dalam menyampaikan pandangan akhirnya. Perbedaan tersebut dinilai wajar karena disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan tantangan yang dihadapi pemerintah setiap tahunnya.
Eddy berharap berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menyusun APBD Tahun Anggaran 2027 secara lebih tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
