Pangkalpinang, IrroNews.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi para sopir truk logistik terkait terhambatnya akses BBM subsidi jenis Bio Solar akibat barcode kendaraan yang tidak aktif.
Masalah ini mencuat dalam audiensi antara DPRD Babel dan Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer yang digelar di ruang Banmus, Kamis (27/4/2026). Para sopir mengeluhkan tidak dapat mengisi BBM subsidi, padahal mereka mengangkut kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan pangan lainnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada biaya distribusi barang. Jika sopir harus menggunakan BBM non-subsidi, maka ongkos angkut akan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Distribusi logistik ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Jadi harus ada solusi agar kendaraan pengangkut sembako tetap bisa mendapatkan BBM subsidi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, menyepakati langkah konkret berupa pengaktifan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya tidak aktif. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, dengan estimasi waktu sekitar 20 menit untuk setiap kendaraan, selama seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
Dari data yang dihimpun, sekitar 60 kendaraan mengalami kendala serupa dan akan segera diproses aktivasinya. DPRD juga menekankan pentingnya percepatan agar distribusi barang tidak terus terganggu.
Selain persoalan barcode, para sopir juga mengeluhkan keterbatasan kuota BBM subsidi yang dinilai belum mencukupi untuk perjalanan distribusi ke berbagai wilayah, seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
Menanggapi hal itu, DPRD Babel meminta adanya kebijakan toleransi penambahan kuota khusus bagi kendaraan pengangkut logistik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.
Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta instansi terkait lainnya. Hasil pertemuan memastikan bahwa kendaraan yang memenuhi syarat dapat kembali mengaktifkan barcode dan mengakses BBM subsidi.
DPRD berharap, dengan adanya solusi ini, distribusi logistik di Bangka Belitung dapat kembali berjalan lancar dan tidak lagi mengganggu ketersediaan maupun harga kebutuhan pokok di masyarakat.
