Jakarta, IrroNews.com – Ketimpangan akses pendidikan di Kota Pangkalpinang mendorong Komisi I DPRD setempat mendatangi langsung Kementerian Pendidikan RI. Mereka membawa satu misi besar yaitu memperjuangkan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan Rabu (16/7), Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Dio Febrian, bersama rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, menyuarakan keluhan masyarakat yang anak-anaknya kesulitan mendapatkan bangku sekolah negeri akibat terbatasnya kuota dan fasilitas.
“Kami datang membawa keresahan orang tua. Banyak anak di Pangkalpinang tidak bisa bersekolah di negeri karena kuota penuh. Padahal, pendidikan adalah hak dasar,” tegas Dio.
Dio menyebutkan bahwa sejumlah wilayah di Pangkalpinang masih tergolong “blind spot” pendidikan – artinya, tidak memiliki sekolah dalam jarak terjangkau.
Hal ini memaksa siswa untuk menempuh perjalanan jauh atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Kondisi tersebut diperparah dengan data dapodik yang terkunci, menyulitkan penyesuaian kuota siswa di lapangan.
Komisi I telah lebih dari delapan kali melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan, namun belum ada solusi konkret. Bahkan, kekecewaan publik sempat memuncak hingga terjadi aksi unjuk rasa dari para orang tua.
“Anak SMP misalnya, jarak menjadi faktor utama. Kalau rumah mereka jauh dari sekolah, tentu menyulitkan. Kita ingin ada penambahan rombel dan pembangunan sekolah baru agar anak-anak kita tidak menjadi korban sistem,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, pihak DPRD berharap Kementerian Pendidikan bisa lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Penyesuaian kuota dan pembangunan sekolah baru diharapkan menjadi jalan keluar untuk mengatasi kepadatan dan pemerataan fasilitas pendidikan.
“Kami tidak hanya datang membawa data, tapi juga harapan ribuan keluarga di Pangkalpinang. Semoga perjuangan ini mendapat restu dan ditindaklanjuti kementerian,” pungkas Dio. (Tn)
