Pangkalpinang, IrroNews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menilai dana royalti timah yang hingga kini belum dibayarkan pemerintah pusat lebih layak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Daerah Jantung dan Stroke dibandingkan menggunakan skema pinjaman daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (3/8/2026).
Menurut Didit, DPRD tidak menolak pembangunan Rumah Sakit Daerah Jantung dan Stroke yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Babel. Namun, pihaknya tidak menyetujui usulan pembiayaan melalui pinjaman daerah senilai Rp293.312.357.000 karena mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah.
“Kami mendukung pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Tetapi kami tidak menyetujui jika pembangunannya dibiayai melalui pinjaman daerah. Kondisi APBD saat ini belum memungkinkan,” ujarnya.
Sebagai alternatif, DPRD meminta Pemerintah Provinsi Babel lebih serius memperjuangkan dana royalti timah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun. Menurut Didit, apabila dana tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat, kebutuhan pembiayaan pembangunan rumah sakit dapat dipenuhi tanpa menambah beban utang daerah.
“Kalau dana royalti itu bisa diperjuangkan dan dibayarkan pemerintah pusat, pembangunan rumah sakit bisa dilakukan tanpa harus menambah utang daerah,” katanya.
Ia menilai perjuangan memperoleh royalti timah perlu menjadi agenda bersama seluruh pemerintah daerah di Bangka Belitung. Dengan kekompakan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota, peluang memperoleh hak daerah tersebut akan semakin besar.
Selain dapat digunakan untuk membangun Rumah Sakit Daerah Jantung dan Stroke, Didit mengatakan dana royalti timah juga berpotensi mendukung berbagai program pembangunan lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut jauh lebih bijaksana dibandingkan menambah kewajiban pembayaran utang daerah di tengah kondisi keuangan yang masih terbatas.
“Tujuan pemerintah membangun rumah sakit ini sangat baik dan menjadi bagian dari visi misi kepala daerah. Namun kami berpandangan pembiayaannya harus dilakukan secara sehat dan tidak membebani kondisi keuangan daerah yang saat ini masih terbatas,” tegasnya.
DPRD Babel pun memastikan tetap memberikan dukungan terhadap pembangunan Rumah Sakit Daerah Jantung dan Stroke. Hanya saja, lembaga legislatif berharap sumber pendanaannya berasal dari kemampuan keuangan daerah maupun dana yang menjadi hak Bangka Belitung, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa membebani APBD di masa mendatang.
