Pangkalpinang, IrroNews.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, terutama dalam memenuhi kebutuhan air.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menangani kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
“Pastinya itu sudah ada. Kita juga sudah ada anggaran-anggaran untuk membantu itu di OPD terkait,” ujar Edi, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, salah satu bentuk penanganan yang disiapkan pemerintah yakni memberikan bantuan air kepada masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat kondisi kemarau.
“Ya nanti bantuan air dan lain sebagainya nanti insyaallah ada,” katanya.
Edi menyebutkan, bantuan air tersebut sudah mulai dijalankan. Pemerintah juga terus memperhatikan ketersediaan anggaran agar penanganan dapat berlanjut apabila kondisi kemarau menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
“Ya sudah mulai, sudah mulai, tapi tinggal jangan sampai nanti kekurangan dana,” ujarnya.
Selain bantuan air, pemerintah daerah juga telah memiliki pos anggaran untuk penanganan bencana. Namun, besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk kebutuhan air maupun penanganan bencana lainnya masih akan difinalisasi.
“Air lah, air. Bencana itu sudah ada pos-posnya juga untuk bencana kan sudah ada, cuma nanti untuk finalnya, nanti kita lihat sama-sama,” jelas Edi.
Di sisi lain, kondisi musim kemarau juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Edi mengatakan kondisi kebakaran hutan di Bangka Belitung sejauh ini tidak terlalu banyak.
“Di Bangka Belitung enggak terlalu banyak ya hutan kebakaran,” ungkapnya.
Meski demikian, kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap diperlukan selama musim kemarau. Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu memastikan langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan apabila terjadi kebakaran.
Edi menegaskan, kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai dampak musim kemarau, baik terkait kebutuhan air masyarakat maupun penanganan bencana.
Pemerintah daerah pun akan menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi di lapangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
