Pangkalpinang, IrroNews.com — Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun anggaran tahun 2027. Di tengah kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dipastikan menjadi prioritas utama.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan pemerintah bersama DPRD akan berupaya memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum anggaran diarahkan untuk program lainnya.
“Layanan dasar itu harus kita penuhi dulu, harus selesai kita penuhi dulu, lalu selanjutnya baru kita menginjak kepada prioritas yang lain,” ujar Edi, Senin (31/8/2026).
Ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah dan DPRD perlu melakukan kolaborasi dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Dorongannya adalah kolaborasi dan kita bersama-sama memikirkan supaya anggaran yang sempit ini bisa cukup,” katanya.
Edi menyebut, selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga harus memastikan berbagai kebutuhan dasar serta kewajiban daerah dapat dipenuhi melalui APBD.
Sementara itu, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2027 diproyeksikan berada di angka lebih dari Rp2 triliun. Angka tersebut masih dalam proses pembahasan dan dapat mengalami penyesuaian hingga tahap finalisasi.
“Nilai nominal untuk 2027 sekitar Rp2 triliun lebih. Pada saat finalnya nanti semua baru kita ketahui,” jelasnya.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Edi menegaskan program di luar prioritas hanya dapat dilaksanakan apabila masih terdapat ruang anggaran. Namun, program tersebut tetap harus memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat.
“Nanti ada lebih, baru kita gunakan untuk hal-hal yang non-prioritas, tetapi harus bermanfaat dan ada feedback-nya untuk provinsi kita, Bangka Belitung ini,” tuturnya.
Salah satu program yang masih menjadi perhatian yakni pembangunan rumah sakit jantung. Edi mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pemerintah dan DPRD sepakat tidak menggunakan dana pinjaman sebagai sumber pembiayaan.
Meski demikian, DPRD tetap mendukung pembangunan rumah sakit jantung tersebut dan berharap tersedia sumber pendanaan yang memungkinkan program itu direalisasikan.
Edi juga berharap pemerintah pusat segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah kepada Bangka Belitung. Menurutnya, penerimaan tersebut dibutuhkan untuk membantu memperkuat kemampuan keuangan daerah.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah kepada kita, karena memang hak kita,” katanya.
