Pangkalpinang, IrroNews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Perdana Pendidikan Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (26/1/2026) ini diikuti oleh 123 kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Pangkalpinang.
Kepala Disdikbud Pangkalpinang, Erwandy, menyampaikan bahwa rakor menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan daerah dengan visi dan misi pemerintah kota, sekaligus mendukung target Smart City Pangkalpinang 2030.
“Melalui rakor ini, kita menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar arah pembangunan pendidikan ke depan lebih terintegrasi,” ujar Erwandy.
Ia menjelaskan, peran seluruh satuan pendidikan sangat berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2025, IPM Kota Pangkalpinang mencapai 81,64, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melampaui rata-rata nasional.
Selain itu, Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 13,50 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 10,90 tahun. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh sekolah tanpa terkecuali.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada istilah sekolah favorit. Semua sekolah harus memiliki mutu yang setara,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Disdikbud membahas lima isu strategis, antara lain penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, sinkronisasi program prioritas kepala daerah, tata kelola dan akuntabilitas dana BOS dan BOSD menjelang audit BPK, serta peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak.
“Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan dan aman bagi anak-anak, seperti rumah kedua bagi mereka,” ujarnya.
Dessy juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait sarana dan prasarana sekolah. Ia meminta para kepala sekolah proaktif melaporkan kondisi tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh Disdikbud sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Kami terbuka terhadap laporan. Paling tidak ada respon dan komunikasi yang jelas,” katanya.
Selain itu, ia mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, penerapan kurikulum sesuai regulasi, serta pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah anak dan bebas dari praktik perundungan.
“Sekolah ramah anak adalah keharusan. Tidak boleh ada bullying di lingkungan sekolah,” tegas Dessy. (Ir)
