Pangkalpinang, IrroNews.com - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi NasDem, Ferry, mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) ikut turun langsung bersama anggota legislatif saat pelaksanaan reses.
Menurut Ferry, keterlibatan OPD dibutuhkan agar aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak hanya dicatat oleh anggota DPRD, tetapi juga dapat langsung mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Ferry dalam rapat paripurna DPRD Babel, Rabu (26/8/2026).
Ia mengatakan, anggota DPRD yang melaksanakan reses sering menerima berbagai persoalan dan tuntutan dari masyarakat. Namun, tidak semua persoalan tersebut berada dalam kewenangan legislatif untuk memberikan penyelesaian secara langsung.
“Kami memohon kehadiran dari eksekutif untuk mendampingi kita. Karena kita ini terus ditekan oleh warga masyarakat. Setiap perwakilan tidak ada yang mendampingi,” ujar Ferry.
Menurutnya, kehadiran perangkat daerah terkait dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan yang mereka sampaikan, termasuk mengenai kewenangan dan program pemerintah daerah.
Ferry menilai pola tersebut juga dapat membuat pelaksanaan reses lebih efektif. Ketika aspirasi disampaikan langsung di hadapan OPD yang membidangi persoalan tertentu, pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat secara lebih nyata.
Selain itu, komunikasi antara DPRD dan eksekutif di lapangan dinilai dapat memperkecil potensi kesalahpahaman mengenai janji maupun tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
Ferry berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan keterlibatan perangkat daerah dalam agenda reses DPRD pada pelaksanaan berikutnya. Pendampingan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Ia menegaskan, tujuan utama reses adalah menyerap kebutuhan masyarakat. Karena itu, aspirasi yang telah disampaikan perlu memiliki kejelasan mengenai proses dan pihak yang akan menindaklanjutinya.
Dengan adanya keterlibatan OPD, Ferry berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan anggota DPRD, tetapi dapat menjadi bahan pembahasan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan daerah.
