Pangkalpinang, IrroNews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang membuka peluang lebih besar bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal untuk masuk dalam pasar pengadaan pemerintah melalui pemanfaatan Lokapasar atau E-Marketplace AyooMall.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Belanja E-Purchasing melalui Lokapasar AyooMall di Ruang Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (15/9/2026).
Juhaini mengatakan, transformasi digital telah mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan, termasuk dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, pengadaan pemerintah tidak hanya sebatas proses administratif untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian daerah.
“Belanja pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Juhaini, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, arah kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang semakin mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta keterlibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi.
Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan mengenai pengalokasian paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Karena itu, Juhaini menilai kebijakan tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal di Kota Pangkalpinang.
“Peluang tersebut harus kita jemput, bukan kita tunggu,” tegasnya.
Menurut Juhaini, pemanfaatan AyooMall sebagai lokapasar dapat mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan produk yang dihasilkan pelaku usaha lokal. Bagi pemerintah, sistem tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan pengadaan secara lebih cepat, transparan dan terdokumentasi.
Sementara bagi pelaku usaha, lokapasar dapat menjadi pintu masuk menuju pasar pemerintah yang lebih luas.
“Pemerintah memiliki kebutuhan. Pelaku usaha memiliki produk. Teknologi mempertemukan keduanya. Dan masyarakat memperoleh manfaat dari perputaran pengadaan,” katanya.
Juhaini juga meminta pelaku UMK tidak takut masuk ke dunia digital dan tidak menganggap pengadaan pemerintah hanya dapat diikuti perusahaan besar.
Namun, peluang tersebut harus dibarengi kesiapan pelaku usaha, mulai dari legalitas usaha, kualitas produk, harga yang kompetitif, kapasitas produksi, pelayanan hingga kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
“Jadikan kegiatan bimbingan teknis hari ini sebagai kesempatan untuk belajar. Jangan hanya datang, mendengarkan, kemudian pulang. Pelajari, praktikkan, manfaatkan, dan jadikan sebagai peluang usaha,” ujarnya.
Ia berharap ke depan semakin banyak produk masyarakat Pangkalpinang yang masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah, seperti kebutuhan perkantoran, makanan dan minuman, jasa, kerajinan, produk kreatif dan berbagai kebutuhan lainnya.
Juhaini juga mendorong seluruh perangkat daerah agar tidak memaknai transformasi digital hanya sebatas penggunaan aplikasi, melainkan sebagai perubahan dalam pola kerja.
“Jangan sampai transformasi digital hanya berhenti pada penggunaan aplikasi. Yang kita inginkan adalah perubahan cara kerja,” katanya.
Ia meminta perangkat daerah melakukan perencanaan pengadaan dengan baik, mengidentifikasi kebutuhan secara tepat serta memperhatikan peluang keterlibatan UMK dan penggunaan produk dalam negeri.
Menurutnya, apabila tersedia produk lokal yang memenuhi kebutuhan, spesifikasi, kualitas dan ketentuan yang berlaku, maka produk tersebut harus mendapat ruang dalam ekosistem belanja pemerintah.
“Jangan sampai produk masyarakat kita ada di depan mata, tetapi belanja pemerintah justru mengalir keluar daerah. Kita ingin uang pemerintah berputar sebanyak mungkin di dalam perekonomian masyarakat kita sendiri, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengadaan,” katanya.
