Pangkalpinang, IrroNews.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 resmi mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD Babel dalam rapat paripurna, Senin (21/9/2026).
Persetujuan tersebut disampaikan melalui tanggapan akhir fraksi setelah Ranperda Perubahan APBD 2026 dibahas melalui komisi-komisi bersama mitra kerja, kemudian dilanjutkan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Babel.
Berdasarkan keputusan bersama yang dibacakan Sekretaris DPRD Babel Dedy Apriandi, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,997 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2,056 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp59,576 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama. Pembiayaan neto berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp74,57 miliar, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar
Dengan skema tersebut, pembiayaan neto mencapai Rp59,576 miliar sehingga seluruh defisit anggaran tahun berjalan dapat ditutup. Sementara itu, SiLPA dalam struktur pembiayaan ditetapkan nihil.
Sekretaris DPRD Babel Dedy Apriandi menyampaikan struktur anggaran tersebut dalam rapat paripurna yang menjadi bagian dari proses persetujuan Perubahan APBD 2026.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, DPRD mendukung arah kebijakan anggaran yang menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai perhatian utama.
“Ya, ini memang harus kita dukung. Pendidikan, kesehatan harus kita dukung,” kata Didit usai rapat paripurna.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani mengatakan anggaran yang telah disahkan harus dikelola secara transparan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Memang agak turun sedikit, ya, tapi dengan uang itu saya rasa cukup lah kalau kita transparan, karena uang itu judulnya dari rakyat untuk rakyat,” ujar Hidayat.
Hidayat menegaskan pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama pemerintah dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Ya, pendidikan dan kesehatan dulu. Sehat dan pendidikan dulu. Yang lain bisa kita perimbang-pertimbangkan,” katanya.
Dengan persetujuan seluruh fraksi DPRD Babel, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya memasuki tahapan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Struktur Perubahan APBD 2026 tersebut menempatkan belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan. Selisihnya ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.
