Pangkalpinang, IrroNews.com - Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) gabungan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan Satgas tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan hingga instansi terkait.
“Satgas ini kita bentuk supaya lebih cepat tanggap,” kata Saparudin usai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Ruang SCR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (8/9/2026).
Menurut Saparudin, keberadaan Satgas gabungan diharapkan dapat mempercepat koordinasi ketika terjadi kebakaran di lapangan.
“Jadi kalau ada kejadian, koordinasinya lebih cepat dan respons di lapangan juga lebih cepat,” ujarnya.
Untuk mendukung kerja Satgas, enam posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah tersedia akan difungsikan sebagai posko gabungan.
“Enam posko Damkar yang ada akan kita manfaatkan sebagai posko gabungan,” kata Saparudin.
Pembentukan Satgas dilakukan di tengah meningkatnya ancaman kebakaran selama musim kemarau. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, sepanjang Agustus tercatat 121 titik kebakaran lahan dan hingga September terdapat tambahan 13 kasus.
Saparudin mengatakan kondisi cuaca menjadi perhatian karena puncak musim panas diperkirakan terjadi pada September dan dapat berlanjut hingga Oktober.
“Dalam dua hari ke depan menurun lagi, ada sedikit hujan, tapi terus panas lagi sampai Oktober,” ujarnya mengutip informasi BMKG.
Menghadapi kondisi tersebut, Saparudin meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran, baik membakar lahan maupun sampah.
“Kita minta masyarakat, jangan lagi bakar,” tegasnya.
Ia mengatakan setiap kejadian kebakaran akan menjadi perhatian aparat untuk memastikan penyebabnya, termasuk melihat kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
“Setiap kejadian akan kita lihat, apakah memang ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian,” katanya.
Selain pencegahan, pemerintah juga menekankan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
“Pelaku-pelaku kebakaran hutan ini akan dilakukan penindakan hukum,” ujar Saparudin.
Menurutnya, langkah hukum tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera.
“Tujuannya untuk memberikan efek jera,” tegasnya.
Tak hanya Karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Pemkot Pangkalpinang menyiapkan langkah distribusi air bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pasokan.
“Semua akan menyiapkan mobil-mobil untuk membantu menyalurkan air bersih,” katanya.
Distribusi air akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah, PDAM, PT Timah, PLN, kepolisian hingga Kodim.
“Jadi kita koordinasikan bersama, termasuk dengan perusahaan dan instansi yang memiliki kendaraan untuk distribusi air,” ujarnya.
Pemkot juga mulai mencari sumber air baru untuk mengantisipasi kekeringan yang berkepanjangan. Salah satunya melalui pengeboran di sejumlah lokasi.
“Kita juga mulai melakukan pengeboran sumber air di beberapa lokasi,” kata Saparudin.
Pengeboran dilakukan di kawasan Selindung, termasuk sekitar rencana Embung Eka Guna serta beberapa titik yang berada dekat kolam retensi.
“Kita lakukan pengeboran di Selindung, termasuk di sekitar rencana Embung Eka Guna dan beberapa titik dekat kolam retensi,” jelasnya.
Saparudin mengatakan berbagai langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan pemerintah menghadapi kondisi kemarau yang masih berpotensi berlangsung.
“Kita siapkan dari sekarang, jangan sampai nanti masyarakat kesulitan air dan kita baru bergerak,” katanya.
