Pangkalpinang, IrroNews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026).
Forum tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi di lingkungan Pemerintah Kota. Kegiatan ini menjadi ruang dialog konstruktif untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Saparudin menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. RKPD 2027 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029 sehingga perencanaannya harus matang, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, penyusunan RKPD wajib bersifat aspiratif dengan menampung masukan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hasil evaluasi program tahun sebelumnya, serta saran dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
“RKPD harus menjadi instrumen evaluasi sekaligus perbaikan. Jangan sampai kesalahan tahun lalu terulang. Harus ada kesinambungan dan peningkatan,” tegasnya.
Secara substansi, RKPD memuat prioritas pembangunan, target kinerja, kerangka pendanaan, serta rencana program lintas sektor. Dokumen ini nantinya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga ditetapkan dalam APBD 2027.
Wali kota juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan rencana pembangunan nasional, termasuk program strategis pengembangan koridor kawasan industri dan penguatan pelabuhan di kawasan Pangkalbalam. Menurutnya, program nasional harus mampu diterjemahkan dalam kebijakan dan program konkret di tingkat daerah.
Selain aspek makro, RKPD juga diminta responsif terhadap persoalan langsung masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir. Ia menekankan perlunya solusi jangka pendek yang disertai perencanaan jangka panjang agar permasalahan tidak terus berulang.
“Harus ada aksi nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan warga. Pemerintah harus memberikan respons cepat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Saparudin juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas OPD. Ia menilai masih terdapat kecenderungan bekerja secara sektoral, padahal banyak persoalan bersifat saling terkait, seperti kebersihan, tata ruang, drainase, dan penanggulangan bencana.
Sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dan wajah daerah. Karena itu, kualitas infrastruktur, layanan publik, dan tata kelola kota harus mencerminkan kesiapan menerima investasi dan aktivitas ekonomi.
Ia juga menyinggung pentingnya pengelolaan aset daerah secara profesional agar dapat dikerjasamakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Tak kalah penting, peran akademisi disebut sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan. Pemerintah Kota membuka ruang bagi perguruan tinggi dan stakeholder untuk memberikan masukan berbasis data dan kajian ilmiah.
“Seluruh masukan dalam forum ini akan dikawal hingga tahap pengesahan APBD 2027 agar benar-benar terakomodasi dalam program pembangunan,” katanya. (Tn)
