Pangkalpinang, IrroNews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai memperkuat sistem pendataan sosial sebagai langkah awal reformasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Upaya ini ditegaskan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat meninjau langsung penyaluran bantuan pangan pemerintah pusat di Kelurahan Tuatunu Indah, Kamis (27/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Dessy menyerahkan paket bantuan berisi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total 7.025 paket dialokasikan untuk Kota Pangkalpinang, dengan 1.129 paket khusus untuk Kecamatan Gerunggang.
Menurut Dessy, penguatan validasi data menjadi langkah krusial agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam memastikan akurasi data keluarga yang berhak menerima bantuan.
“Ketepatan data itu bukan sekadar administratif, tapi menyangkut keadilan bagi masyarakat. Karena itu pendataan BPS harus terus diperkuat,” tegasnya.
Memasuki bulan pertama masa jabatan Wali Kota Prof Saparudin dan Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Pemkot bergerak cepat menggenjot program prioritas. Selain perbaikan data bantuan sosial, pemerintah juga menitikberatkan upaya pada kebersihan kota, peningkatan layanan masyarakat, serta konsolidasi antar-OPD untuk mempercepat birokrasi pelayanan publik.
Dessy mengatakan bahwa keberhasilan sejumlah langkah awal tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat dan sinergi antarinstansi.
“Ini baru permulaan, dan kami ingin manfaatnya bisa segera dirasakan warga,” ujarnya.
Warga penerima bantuan mengaku terbantu dengan distribusi pangan yang dilakukan pemerintah, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Salah satu penerima manfaat, Ibu Rahma, menyampaikan apresiasinya.
“Alhamdulillah, bantuan ini meringankan kebutuhan rumah tangga kami. Terima kasih atas perhatian pemerintah,” katanya.
Sejumlah warga lainnya berharap kegiatan penyaluran bantuan yang dibarengi kunjungan pejabat ke lapangan dapat terus dilakukan untuk memperkuat kedekatan pemerintah dengan masyarakat.
Penyaluran ini bukan sekadar kegiatan distribusi bantuan, tetapi bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memastikan setiap kebijakan sosial berbasis data yang akurat dan berpihak pada warga yang benar-benar membutuhkan. (Tn)
