Pangkalpinang, IrroNews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Ruang Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan kota lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Dessy Ayutrisna yang akrab disapa Cece Dessy menyampaikan sejumlah isu penting pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan utama yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan agar berjalan terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“RPJMD ini memastikan setiap program pembangunan saling terhubung dan tidak berjalan parsial, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan provinsi, Babel Berdaya 2029. Oleh karena itu, pembangunan kota diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pangkalpinang adalah etalase Bangka Belitung. Kemajuan kota ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan provinsi secara keseluruhan,” kata Cece Dessy.
Ia juga menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan bagian penting dari tahapan pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pangkalpinang 2025–2045. Konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan jangka panjang menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
“RPJMD ini bukan dokumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari roadmap menuju Pangkalpinang 2045,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Cece Dessy mengungkap sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi, seperti pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta permasalahan lingkungan, termasuk banjir dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD terus berupaya memenuhi Universal Health Coverage (UHC) prioritas melalui BPJS Kesehatan agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.
“Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anggaran UHC prioritas, dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara di sektor infrastruktur, khususnya penerangan jalan umum, Pemkot Pangkalpinang berupaya meningkatkan rasa aman dan kenyamanan warga dengan memperluas pemasangan lampu jalan hingga ke kawasan permukiman dan gang-gang.
“Target kami, Pangkalpinang menjadi kota yang terang dan aman. Dengan koordinasi bersama PLN serta dukungan lintas pemerintahan, program ini diharapkan dapat direalisasikan mulai 2026,” pungkasnya.
Menutup sambutannya, Cece Dessy mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan dan gagasan konstruktif guna menyempurnakan dokumen RPJMD.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menentukan masa depan Pangkalpinang. Mari kita rumuskan arah pembangunan yang membawa kota ini menjadi lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (Tn)
